Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Prosedur Operasi Standar (POS) Administrasi Pemerintahan. POS adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. POS melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan. POS terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1.      POS Teknis

yaitu standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain. Prosedur standar ini sangat rinci (detail) dari  kegiatan yang dilakukan oleh satu orang pelaksana (aparatur) atau satu peran/jabatan. Teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. POS teknis ini pada umumnya dicirikan dengan:

1)      Pelaksana prosedur (aktor) bersifat tunggal, yaitu satu orang atau satu kesatuan tim kerja

2)      Berisi cara melakukan pekerjaan atau langkah rinci pelaksanaan pekerjaan

POS  ini biasanya diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi, antara lain pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan kepada masyarakat, dan kepegawaian

2.      POS Administratif

yaitu POS administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif. Prosedur standar yang bersifat umum (tidak detail) dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaksana (aparatur) dengan lebih dari satu peran/jabatan. Administratif adalah standar prosedur yang disusun bagi jenis pekerjaan yang bersifat administrative, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau pekerjaan yang melibatkan banyak orang, dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal (tim, panitia). POS ini dapat diterapkan pada pekerjaan yang menyangkut urusan keseretariatan (administrative pada unit-unit pendukung (supporting units) dan urusan teknis (substantif) pada unit-unit teknis (operating units). POS  administratif ini pada umumnya dicirikan dengan :

1)      Pelaksana prosedur (aktor) berjumlah banyak (lebih dari satu orang) dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal

2)      Berisi tahapan pelaksanaan pekerjaan atau langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan pekerjaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jenis POS administratif melingkupi pekerjaan yang bersifat makro dan mikro. Yang dimaksud dengan POS administratif makro adalah POS administrasi yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat makro yang melingkupi beberapa pekerjaan yang bersifat mikro yang berisi langkah-langkah pekerjaan yang lebih rinci, sedangkan POS administrasi yang bersifat mikro adalah POS administrasi yang merupakan bagian dari SOP administrasi makro yang membentuk satu kesinambungan aktivitas

Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli)

Latar Belakang Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996

       Kongres Luar Biasa DPP PDI yang mengangkat Suryadi sebagai Pimpinan DPP PDI menggantikan Megawati, konon juga tak lepas dari campur tangan yang diuntungkan dengan jatuhnya Megawati dalam rangka karya besar untuk ´mensukseskan´ Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 nanti.

       Sementara khayalak awam bingung dengan pemberitaan peristiwa 27 Juli di koran dan majalah, yang tentu saja melalui sensor dan sesuai ´prosedur´ yang ada, alangkah baiknya jika pemberitaan yang kontroversial juga menjadi faktor pengimbang mengarah pada obyektifitas.

       Kongres Medan yang tidak diakui oleh kubu Megawati, membuat massa PDI yang sadar terhadap intervensi dari luar tubuh PDI, menjadi marah. Dan juga dikecewakan karena vested interested pimpinan-pimpinan mereka sendiri, sehingga dapat ter-beli oleh penguasa Tanah Air ini. Respon di kalangan kelompok Pro-Demokrasi tercermin dengan berdirinya MARI (Majelis Rakyat Indonesia), yang adalah simpatisan terhadap kubu Mega.

        Masalah perpecahan PDI ini terangkat di mass media. Presiden Soeharto bahkan pernah menyatakan agar Mega dan Suryadi bisa berembuk dengan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah ini. Pendukung Mega sudah ingin bergerak dengan Long Marsh seperti People Power-nya Corazon Aquino di negara tetangga kita dulu. Ini tidak diinginkan oleh Megawati sendiri. Ia percaya masalah ini dapat dimenangkan secara hukum.

        Keputusan Megawati untuk mengambil jalan patuh hukum, politis tanpa kekerasan disambut dengan senyum oleh pemerintah. Seperti kasus Tempo dan Sri Bintang Pamungkas yang masih hangat di mata dan pikiran kita, apakah akan terulang kembali ? Sementara itu, Suryadi juga bergerak mencari legitimasi dari pemerintah dan puncaknya diterimanya Suryadi oleh Presiden Soeharto pada hari Kamis, 25 Juli 1996, 2 hari sebelum peristiwa Jakarta berdarah.

                               

        Buat penguasa masalahnya tinggal satu, akan diapakan massa PDI yang bercokol dan mempertahankan Kantor Pusat DPP PDI di jalan Diponegoro 58 itu. Mereka berjumlah sekitar 200 orang dan mengadakan panggung terbuka untuk pidato dan pembacaan puisi. Kuasai dulu kantor itu dan berikan kepada Suryadi, maka Mega hanya dapat berharap dari hasil gugatannya ke pengadilan.

Penyebab terjadinya kerusuhan 27 Juli 1996

         Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli atau Peristiwa Sabtu Kelabu adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

         Hingga akhirnya, puluhan pendukung Megawati tewas terbunuh usai penyerbuan yang dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan).

         Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung pun ikut dibakar

 

Kronologis kejadian 27 Juli 1996

•       Jam 01.30 - 02.00 WIB

•       Patroli mobil polisi dan motor Garnizun Kodam V Jaya acapkali melewati dan mengitari Jalan Diponegoro di depan kantor DPP PDI.

•       Jam 03.15 WIB

•       Tim Satgas PDI menyuruh sebagian massa yang berkumpul di depan DPP beserta wartawan dan simpatisan lainnya pindah ke kantor PPP, ke LBH atau menunggu di sekitar bawah jembatan Kereta Api Cikini. 

•       Jam 04.00 WIB

•       8 Truk berisi gerombolan yang menggunakan kaos merah PDI bertuliskan ´Pro Kongres Medan´ berhenti di stasiun Cikini. Mereka berkisar 800 orang. Ciri-ciri berbadan kekar dan berambut pendek. 

•       Jam 05.00 WIB

•       Wilayah sekitar Jalan Diponegoro diisolasi untuk umum. Pasukan tak dikenal itu mulai bergerak menuju kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58. 

•       Jam 06.15-06.30 WIB

•       Pasukan mulai melancarkan penyerangan dengan pelemparan batu dan bom molotov. Massa PDI bertahan di dalam kantor dengan memakai kursi sebagai tameng. Dilanjutkan dengan penembakan gedung kantor oleh pasukan tak dikenal tersebut dan diakhiri dengan penyerbuan ke dalam kantor DPP PDI. Massa yang berada di dalam, mencoba bertahan secara fisik, tapi karena jumlahnya tak seimbang, mereka berhamburan melarikan diri. Yang tertangkap diseret dan dilempar ke atas truk. Puluhan korban luka parah dan diantaranya tak sadarkan diri. 

•       Jam 07.00-08.00 WIB

•       Kantor DPP PDI dikuasai oleh pasukan ´Pro Kongres Medan´ dan/atau militer.

•       Massa yang mendapat kabar penyerbuan militer ke kantor DPP PDI berkerumun di bawah jembatan Kereta Api Cikini. Tentara mencoba membubarkan kerumunan dan mengadakan perlawanan. 

•       Jam 09.30 WIB

•       Massa dan sebagian pengurus PDI yang tersisa mengadakan mimbar bebas di depan kantor polisi Cikini. Polisi dan Tentara mencoba membubarkan mimbar bebas, sehingga terjadi bentrokan fisik dan massa mengamuk.

•       Kantor Polisi Cikini dilempari batu dan dibakar.

 

•      Jam 10.00-12.00 WIB

•       Ambulans berdatangan memasuki DPP PDI. Menurut saksi mata banyak diangkut korban, diantaranya sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu rumah para pimpinan DPP PDI yang mendukung kepemimpinan Megawati didatangi aparat militer dan polisi untuk memblokade mereka agar jangan keluar rumah. Sambungan telepon di rumah anggota DPP PDI pro-Megawati diputus.

•       Massa yang berkumpul di bawah jembatan semakin bertambah. 

•       Jam 12.30 WIB

•       Massa bergerak ke Jalan Diponegoro, dan sempat diblokade oleh aparat keamanan. Terdapat 2 panser gas air mata di dua ruas jalan. Terjadi bentrokan fisik. Aparat keamanan mengundurkan diri. 

•       Jam 14.10 WIB

•       Rakyat yang menonton ikut bergabung di dalam barisan, sembari meneriakkan yel-yel "Hidup Mega!! Hidup PDI!! Gantung ABRI" dll. Massa berkisar 10.000 orang. 3 bis dan sejumlah mobil-mobil mahal dibakar.

•       Aparat keamanan menghilang dari Jalan Diponegoro. 

•       Jam 14.35 WIB

•       Gedung milik pemerintah diserbu dan dibakar massa. Antara lain Gedung Departemen Pertanian, Mess Kowad (Komando Wanita Angkatan Darat) dan Gedung Persit Kartika Chandra Kirana (Organisasi isteri AD). Di samping itu sejumlah gedung di sepanjang Salemba Raya menjadi amukan massa. Antara lain Showroom Toyota Auto 2000, Bank Mayapada, Showroom Honda, kantor Polsek Menteng dll.

•       Kostrad diturunkan ke lapangan. Massa yang mundur ke TIM dikejar oleh pasukan Kostrad. Beberapa mahasiswa IKJ dan pelayan-pelayan toko di seputar TIM juga menjadi sasaran aparat keamanan.

•       Terjadi kontak fisik di berbagai lokasi di wilayah tersebut. 

•       Jam 19.50 WIB

•       Militer telah menguasai dan memblokade jalan-jalan sekitar Cikini, Salemba, Kramat sampai Stasiun Gambir. 

•       Jam 20.10 WIB

•       Akan diberlakukan jam malam. Penayangan Televisi menyatakan terjadinya pengrusakan beberapa gedung dan bus PPD, mobil dan motor pribadi di kawasan Salemba. Tak ada korban jiwa dan hanya 20 orang luka luka.